Gara-gara Ini, Ketua DPRD Depok Sidak ke SMA Negeri

oleh
Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo saat sidak ke SMA Negeri 3

Sukmajaya, depok24.com – Meski proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA / SMK tahun 2018 sudah usai, namun kegaduhan terkait dugaan banyaknya pungutan di sekolah masih ramai terdengar hingga saat ini.

Dalih pungutan berkedok uang pembangunan hingga “uang pelicin” agar calon siswa dapat diterima di sekolah tujuan pun ramai diperbincangkan di berbagai pelosok wilayah Kota Depok.

Baca Juga : Begini Modus Jual Beli Bangku ala Kepsek SMA Negeri di Kota Depok

Bahkan belum lama ini, di salah satu media online nasional (RRI) dituliskan bahwa Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi (terkesan) menuduh LSM Kota Depok menerima sejumlah uang dari orang tua calon murid untuk memasukkan siswa ke sekolah.

Baca Juga : Dituduh Jual Beli Bangku Siswa, LSM Depok akan Bawa Saksi dan Bukti ke Disdik Provinsi Jawa Barat

Pernyataan itu pun membuat panas situasi di Kota Depok. Akibatnya, LSM yang tidak merasa melakukan seperti yang dituduhkan Hadadi menjadi geram.

Dalam waktu dekat, gabungan LSM Kota Depok, Bandung dan Cimahi akan segera melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Polda Jabar untuk menuntut pertanggung jawaban dari pernyataan Kadisdik Jabar itu.

KETUA DPRD DEPOK SIDAK

Kegaduhan PPDB juga menggelitik telinga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hendrik Tangke Allo.

HTA, sapaan akrab Hendrik Tangke Allo mengaku banyak menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait adanya praktik jual beli bangku dan pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Mulai dari uang pembangunan, uang sumbangan, uang kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), uang kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) dan masih banyak lagi pungutan-pungutan tetek bengek yang diminta kepada orang tua siswa.

Baca Juga : Ini, Bukti Kuitansi Pembayaran Uang Pembangunan di SMAN 8 Depok

Untuk memastikan hal itu, HTA pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah-sekolah yang paling banyak mendapat aduan dari masyarakat.

“Saya hanya ingin memastikan apakah sekolah sudah melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena banyak sekali pengaduan dari masyarakat Kota Depok yang mengeluhkan adanya praktek-praktek pungutan di sekolah”, ujar HTA usai melakukan sidak di SMA Negeri 3 Depok, Jumat (10/8/2018).

Rencananya, sidak akan kembali dilakukan pada Senin (13/8/2018) mendatang dan akan langsung mengecek sekolah-sekolah yang diadukan oleh masyarakat.

“Hasil temuan sidaknya nantilah. Masih banyak yang harus di cek ke lapangan. Senin dilanjut lagi. Memang kewenangan untuk SMA Negeri ada di Jawa Barat. Namun jika ada temuan, kita akan membuat rekomendasi ke DPRD Provinsi Jabar untuk ditindaklanjuti karena yang menjadi korban kan masyarakat Kota Depok”, pungkas Politisi PDI Perjuangan Kota Depok ini menyakinkan.

 

Artikel ini sudah di muat di suaradepok.com dengan judul : “Banyak Pengaduan Soal Pungli, Ketua DPRD Sidak SMA Negeri di Depok